URDI Learning Forum: Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Cipta Kerja & Undang-undang Otonomi Khusus

 aris  April 4, 2022  Events, Research & Policy Analysis

Negara hadir dan membangun dari pinggiran, salah satunya dengan memperkuat penghormatan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, hingga mereka merasakan kemerdekaan dalam menjaga, melindungi dan mengelola wilayah adatnya. Pulau Papua menjadi bagian dari hukum adat yang diakui di Indonesia melalui Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu wujud pelibatan Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dengan membentuk …

Read more

URDI Learning Forum: Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

 aris    Events, Research & Policy Analysis

Pulau Papua menjadi bagian dari hukum adat yang diakui di Indonesia. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa masyarakat adat sebagai salah satu komponen dari pembangunan. UU ini mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas …

Read more

Perluasan Hak Masyarakat, Inovasi Mata Pencaharian & REDD+ di Indonesia (Permata)

 aris  March 1, 2022  Research & Policy Analysis

Pemerintah Indonesia menetapkan 64 persen wilayah daratannya sebagai kawasan hutan dan termasuk kawasan hutan hujan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam daftar 10 besar negara penghasil emisi gas rumah kaca di dunia karena persoalan deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran lahan. Namun demikian, kawasan hutan tersebut masih memiliki kemampuan besar dalam penyerapan …

Read more

Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional dalam Kontekstualisasi SDGs

 aris  August 30, 2019  Publication, Research & Policy Analysis

Indonesian International Education Foundation (IIEF) bermitra dengan Urban and Regional Development Institute (URDI) melaksanakan kajian terkait implementasi kapasitas yurisdiksi pemerintah sub-nasional dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di daerah. Kapasitas yurisdiksi sub-nasional adalah struktur dan fungsi inheren dari administrasi sub-nasional untuk memberikan layanan publik dan pembangunan ekonomi yang layak dalam wilayah administrasi …

Read more

Exploring Historical and Projection of Drought Periods in Cirebon Regency, Indonesia

 aris  July 2, 2019  Publication, Research & Policy Analysis

Climate hazards that affect drought could have an impact on agricultural production. Cirebon Regency as one of West Java’s food supply area has experienced hydro-logical drought because of climate variability. Hence, there were many rice fields which lack of water sources for irrigation and resulted in crop failure. Accordingly, this study aims to explore the …

Read more

Lokakarya Kajian SDGs Indonesia

 aris  May 2, 2019  Events, Research & Policy Analysis

Sebagai upaya untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), URDI bekerjasama dengan Indonesian International Education Foundation (IIEF) menyelenggarakan lokakarya tentang kajian kapasitas yurisdiksi sub-nasional dalam upaya pencapaian SDGs. Lokakarya dilakukan di Hotel JS Luwansa, Jakarta dengan tema “Membangun Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional melalui Kontekstualisasi Sustainable Development Goals (SDGs)”.   Dalam …

Read more

Pojok Iklim Carbon Sequestration: Implementasi NDC di Indonesia

 aris  February 1, 2019  Events, Research & Policy Analysis

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 19 Oktober 2016 yang ditetapkan melalui Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Ratifikasi tersebut merupakan sikap politik Indonesia untuk turut berkontribusi pada usaha-usaha global merespon ancaman perubahan iklim, dan pada saat yang sama terkait dengan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Topik ini menjadi …

Read more

Pojok Iklim Carbon Sequestration: Alotnya Pembahasan Artikel 6, Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim – Antara Peluang dan Tantangan Pasca COP-24

 aris  January 24, 2019  Events, Research & Policy Analysis

Conference of the Parties (COP) 24 telah dilaksanakan pada akhir 2018 dan menghasilkan pedoman Perjanjian Paris (Katowice Climate Package). Salah satu pending issues dalam pembahasan COP 24 secara detail adalah mengenai mekanisme mitigasi perubahan iklim (Article 6 Paris Agreement). Topik ini mendasari seri diskusi Pojok Iklim Carbon Sequestration dengan judul Alotnya Pembahasan Artikel 6, Pembiayaan …

Read more

Pojok Iklim Carbon Sequestration: Dari Polandia ke Chile – Resiliensi dan Perubahan Iklim

 aris  January 17, 2019  Events, Research & Policy Analysis

Loss and damage merupakan bagian penting dalam pembahasan dan topik menarik pada agenda COP 24. Pembahasan terkait loss and damage erat kaitannya dengan bencana akibat perubahan iklim dan dampat yang ditimbulkan. Isu tersebut yang diangkat di dalam seri diskusi Pojok Iklim yang diselenggarakan Sekretariat DPPPI, KLHK dan URDI untuk tema Carbon Sequestration. Topik yang menjadi …

Read more

Pojok Iklim Carbon Sequestration: Oleh-oleh Katowice

 aris  January 11, 2019  Events, Research & Policy Analysis

Sekretariat Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan URDI kembali mengadakan serial diskusi Pojok Iklim bertema Carbon Sequestration dengan topik “Oleh-oleh Katowice” yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Januari 2019. Pembicara pada topik ini adalah Bapak Joko Prihatno (Ditjen PPI, KLHK) dan Dicky Edwin Hindarto (Penggiat Perubahan Iklim). Tujuan …

Read more