Sebagai ibukota baru Kabupaten Tambrauw, Distrik Fef tentu menjadi tolak ukur dan cerminan pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Namun, sangat disayangkan perkembangan pembangunannya yang progresif ternyata tidak luput dari permasalahan persampahan. Saat ini, sarana dan prasarana persampahan di Distrik Fef belum memadai. Sementara, aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintahan, pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur perkotaan terus berkembang. Oleh …
Faculty of Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), University of Twente is implementing an ESA-funded project on Earth Observation for SDG Targets and Indicators for Informal Settlement Mapping The primary objective of IDEAtlas, an ESA funded project, is to develop, implement, validate and showcase advanced AI-based methods to automatically map and characterize the spatial …
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target nasional utama terkait pengelolaan sampah, yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah tahun 2025 serta 70% pengurangan sampah plastik laut pada 2025. Akan tetapi, berdasarkan laporan National Plastic Action Partnership (NPAP) berjudul “Mengurangi polusi plastik secara radikal di Indonesia: Rencana Aksi Multistakeholder”, dan data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup …
Negara hadir dan membangun dari pinggiran, salah satunya dengan memperkuat penghormatan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, hingga mereka merasakan kemerdekaan dalam menjaga, melindungi dan mengelola wilayah adatnya. Pulau Papua menjadi bagian dari hukum adat yang diakui di Indonesia melalui Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu wujud pelibatan Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dengan membentuk …
Pulau Papua menjadi bagian dari hukum adat yang diakui di Indonesia. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa masyarakat adat sebagai salah satu komponen dari pembangunan. UU ini mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas …
Sebagai upaya untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), URDI bekerjasama dengan Indonesian International Education Foundation (IIEF) menyelenggarakan lokakarya tentang kajian kapasitas yurisdiksi sub-nasional dalam upaya pencapaian SDGs. Lokakarya dilakukan di Hotel JS Luwansa, Jakarta dengan tema “Membangun Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional melalui Kontekstualisasi Sustainable Development Goals (SDGs)”. Dalam …
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 19 Oktober 2016 yang ditetapkan melalui Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Ratifikasi tersebut merupakan sikap politik Indonesia untuk turut berkontribusi pada usaha-usaha global merespon ancaman perubahan iklim, dan pada saat yang sama terkait dengan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Topik ini menjadi …
Conference of the Parties (COP) 24 telah dilaksanakan pada akhir 2018 dan menghasilkan pedoman Perjanjian Paris (Katowice Climate Package). Salah satu pending issues dalam pembahasan COP 24 secara detail adalah mengenai mekanisme mitigasi perubahan iklim (Article 6 Paris Agreement). Topik ini mendasari seri diskusi Pojok Iklim Carbon Sequestration dengan judul Alotnya Pembahasan Artikel 6, Pembiayaan …
Loss and damage merupakan bagian penting dalam pembahasan dan topik menarik pada agenda COP 24. Pembahasan terkait loss and damage erat kaitannya dengan bencana akibat perubahan iklim dan dampat yang ditimbulkan. Isu tersebut yang diangkat di dalam seri diskusi Pojok Iklim yang diselenggarakan Sekretariat DPPPI, KLHK dan URDI untuk tema Carbon Sequestration. Topik yang menjadi …
Sekretariat Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan URDI kembali mengadakan serial diskusi Pojok Iklim bertema Carbon Sequestration dengan topik “Oleh-oleh Katowice” yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Januari 2019. Pembicara pada topik ini adalah Bapak Joko Prihatno (Ditjen PPI, KLHK) dan Dicky Edwin Hindarto (Penggiat Perubahan Iklim). Tujuan …
