Proyek Infrastruktur Harus Bermanfaat Bagi Pengembangan Hunian Terjangkau

 Sylvie Tanaga  February 20, 2018  Events, Kegiatan

Percepatan proyek infrastruktur strategis bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemerintah mengeluarkan kerangka kebijakan untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur strategis. Komitmen pendanaan untuk infrastruktur yang berasal dari APBN juga meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah pun telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek infrastruktur dan properti. Beberapa proyek infrastruktur yang sedang dibangun misalnya Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), jalan tol, kereta api cepat, tol laut, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Meski demikian, tampaknya belum ada regulasi yang jelas untuk merangkul peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Inilah salah satu pokok bahasan dalam Seminar Internasional bertajuk “Infrastructure-Led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing” yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerjasama dengan Real Estat Indonesia (REI), dan Urban and Regional Development Institute (URDI) di Hotel Raffles, Jakarta Selatan (14/2).

Seminar ini merupakan ajang tukar pengalaman dan pengetahuan di antara para pakar dan praktisi pembangunan perkotaan terkait pengembangan kawasan skala besar yang dipicu dari proyek-proyek infrastruktur, pendekatan terpadu pembangunan kota baru, dan penyediaan rumah layak dan terjangkau serta pendekatan Transit Orinted Development (TOD).

Hunian berkonsep TOD pun jadi tren dalam dunia properti. Dalam kata sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa hunian berkonsep TOD membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman mengingat letaknya yang sangat dekat dengan transportasi massal.

“Skema ini memberikan waktu tempuh yang lebih pendek dengan memusatkan simpul aktivitas dan mengintegrasikan transportasi umum berbasis rel dan atau jalan,” ujarnya, “pemerintah pun telah menargetkan jumlah pengguna angkutan umum di Jabodetabek tahun 2029 bisa mencapai 60%.”

Untuk itu, pemerintah tengah mengembangkan beberapa jalur kereta baru sebagai pendukung pengembangan kawasan TOD – juga mendorong fasilitas transportasi lainya untuk memudahkan mobilitas masyarakat menuju dan meninggalkan stasiun. Budi juga sadar bahwa pembangunan tersebut tak mudah terlaksana tanpa dukungan para pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pengembangan transportasi yang memberi kenyamanan lebih pada pengguna transportasi,” paparnya.

Selama ini, pengembangan hunian berkonsep TOD masih dikuasai oleh pengembang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nyatanya, pengembang swasta juga ingin ambil bagian dalam kue besar berupa hunian terintegrasi dengan moda transportasi.

Presiden Kehormatan INTA sekaligus Presiden Direktur PT Ciputra Residence, Budiarsa Sastrawinata, mengatakan sudah saatnya pemerintah memikirkan peran swasta dalam pengembangan TOD. “Kalau infrastruktur, itu jelas tugas pemerintah karena swasta tidak bisa melakukannya. Tapi, kalau properti, biarlah swasta yang melakukan, karena lebih hebat (kompeten),” kata Budiarsa.

Budiarsa berpendapat bahwa pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan kapitalisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik. Belajar dari pengalaman negara lain, Budiarsa mengamati bahwa pengembangan kawasan skala besar selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan batas kawasan yang ditetapkan dalam rancangan induk atau master plan.

Keinginan pengembang swasta untuk menggarap kue besar proyek TOD juga tampak dalam pernyataan Wakil Presiden INTA yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan REI, Pingki Elka Pangestu.

Menurut Pingki, pemerintah berperan dalam jangka panjang, sedangkan sektor swasta lebih fleksibel sehingga pengembangan TOD seharusnya merupakan sinergi swasta dan pemerintah. Yang terpenting adalah nilai tambah untuk masyarakat mengingat pembangunan TOD butuh dana besar.

“Ini kuenya cukup besar… Semua bisa berperan dalam menghasilkan permukiman yang jauh lebih baik, seperti untuk kota sebesar Jakarta,” kata Pingki.

Direktur URDI, Wahyu Mulyana, mengungkapkan bahwa maraknya pembangunan sistem transportasi umum massal di kota-kota besar dan metropolitan mestinya jadi momentum untuk meremajakan kembali kota melalui pelaksanaan pendekatan pembangunan berorientasi transit TOD.

Pengembangan kawasan TOD yang diintegrasikan dengan penyediaan kebutuhan hunian terjangkau menjadi bentuk nyata untuk mewujudkan kota yang inklusif dan mengembalikan kota kepada warganya. TOD juga memberikan banyak manfaat antara lain mengurangi biaya dan waktu transportasi, mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi.

“Memadukan pengembangan kawasan hunian skala besar dan rumah terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan sistem transportasi massal sangat mungkin lewat kolaborasi para pihak. Butuh kebijakan yang jelas terkait peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur,” papar Wahyu.  (***)

Share this:
Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-3
Jl. Prof. Dr. Soepomo,SH Kav.178A, Jakarta Selatan 12870