Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan

 Aris Choirul Anwar  March 12, 2021  Research & Policy Analysis

sumber: URDI, 2020

Urbanisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam perkembangan kawasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan, selain berkontribusi secara positif terhadap pendapatan nasional dan daerah serta terpusatnya SDM berkualitas, juga berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perkotaan seperti timbulnya permukiman kumuh, kemacetan dan meningkatnya pencemaran udara, bencana banjir, dan permasalahan lainnya. Selain itu, perkembangan tersebut meningkatkan permintaan terhadap sarana parasarana perkotaan, hunian, dan layanan dasar lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menimbulkan bermacam isu lingkungan maupun sosial yang dapat merugikan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial budaya, permasalahan dan tantangan di kawasan perkotaan bersifat multisektor. Bahkan, secara faktual, kawasan perkotaan juga berkembang melebihi batasan yurisdiksi dan administrasi. Dengan demikian, penanganan permasalahan di kawasan perkotaan menjadi jauh lebih kompleks dan perlu penanganan yang lebih komprehensif melibatkan kerjasama dan koordinasi antar sektor maupun antar wilayah administratif.

Berbagai isu perkotaan tersebut menjadi dasar bagi URDI dan PT Kogas Driyap Konsultan melakukan kerjasama dalam memberikan dukungan teknis kepada Bappenas untuk kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan Serta Dukungan Pelaksanaan Proyek National Urban Development Project (NUDP) pada tahun 2020.

Dalam kegiatan tersebut, URDI menganalisa dan menghasilkan beberapa rumusan rekomendasi tentang pembangunan perkotaan di Indonesia yang meliputi penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN), pengembangan kerangka regulasi, pengembangan kerangka kelembagaan, pengembangan kerangka pembiayaan, persiapan peningkatan kapasitas dan pelatihan, pengembangan kerangka pemantauan dan evaluasi, dan perumusan kerangka dan strategi knowledge management.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perkotaan di Indonesia secara efektif dan optimal serta menguatkan koordinasi pengembangan kawasan perkotaan, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah.

Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-3
Jl. Prof. Dr. Soepomo,SH Kav.178A, Jakarta Selatan 12870