Jabodetabek Satu Kawasan Metropolitan

 Sylvie Tanaga  February 22, 2018  Feature, Features

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak bisa lagi dipisahkan. Kawasan ini sudah menjadi area metropolitan dengan masalah dan tantangan yang sama. Pendekatan pengelolaan kolaborasi didorong diwujudkan.

JAKARTA, KOMPAS – Kawasan yang berbatasan langsung dengan Jakarta kini telah berkembang menjadi kota-kota tersendiri dengan segala kerumitan dan masalah yang sama gentingnya dengan yang dihadapi Ibu Kota. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama Jakarta telah menjadi satu kawasan metropolitan. Memecahkan masalah yang dihadapi tidak bisa lagi parsial.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pengembangan kota-kota besar tak bisa lagi berdasar wilayah administratif. Salah satu solusinya adalah membuat satu badan otoritas lintas daerah untuk menangani satu masalah. Pendekatan model ini baru dilakukan di sektor transportasi, dengan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

la mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) membuat data statistik area metropolitan (metropolitan statistical area/MSA). “Tak bisa lagi kota-kota sekitar Jakarta dianggap berdiri sendiri sebagai suburb-suburb Jakarta, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan dan ini butuh MSA,” katanya saat memberi sambutan di seminar “Menatap Masa Depan Jakarta sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Ekonomi Nasional”, yang diselenggarakan Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah HAP dan URDI, di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut Bambang, saat ini ada beberapa masalah utama yang, apabila tak segera ada solusinya, dapat mengganggu Jakarta sebagai pusat ekonomi dan sosial pada masa mendatang. Salah satu masalahnya adalah transportasi umum yang penggunanya makin susut sejak 10 tahun lalu. Hal ini memicu makin naiknya penggunaan kendaraan pribadi dan sederet masalah ikutan, yang salah satunya adalah kemacetan.

Masalah krusial lainnya adalah defisit air bersih. Meskipun ini tak terlalu terlihat, dampaknya sangat besar. Minimnya ketersediaan air bersih membuat warga dan pusat usaha membuat sumur bor. Padahal, sumur bor mengakibatkan penurunan muka tanah makin parah yang akhirnya membuat Jakarta makin rentan banjir dari sungai ataupun laut.

Pada 2017, kata Bambang, kebutuhan air bersih Jakarta saja 28.000 meter kubik per detik, tetapi hanya terpenuhi 18.000 meter kubik per detik. Pada 2030, kebutuhan air bersih Jakarta diperkirakan 42.000 meter kubik per detik. Yang juga tak kalah penting dan belum menemukan titik cerah solusinya ialah minimnya sistem saluran limbah, termasuk pengelolaan sampah terpadu, di Jabodetabek.

Pendekatan Kolaborasi
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merancang pendekatan berbasis kolaborasi antardaerah dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Artinya, pemerintah daerah saling bekerja sama tanpa terkendala birokrasi jabatan.

“Jadi, pertemuan nantinya tak lagi berdasar jabatan kepala daerah, tetapi berdasar isu sehingga pembahasan bisa lebih lancar. Semua orang menanggalkan dulu jabatannya untuk membicarakan satu isu yang sama, apa yang masing-masing bisa dilakukan. Baru setelahnya mengenakan lagi jabatan itu untuk membagi tugas yang bisa dilakukan,” katanya.

Selama ini, penataan Jabodetabek cenderung berjalan sendiri-sendiri atau fragmented government. Forum yang ada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) dinilai belum mampu menghasilkan satu kebijakan penataan terpadu.

“BKSP belum mampu membagi peran kebijakan (di tiap daerah di Jabodetabek).” kata Hari Ganie, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Bidang Tata Ruang dan Properti Ramah Lingkungan.

Hal senada diungkapkan Yayat Supriatna, pakar perkotaan dari Universitas Trisakti. Menurut dia, pada masa kini yang masyarakatnya begitu cair didukung kemajuan teknologi perlu pertimbangan sosiologis serta ekonomi untuk membangun dan mengembangkan kawasan, termasuk kota baru. (***)

Sumber Artikel : Harian Kompas – Kamis, 22 Februari 2018. Halaman 26 (kolom Metropolitan)
Sumber Foto : https://garudanews.id

Share this:
Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-3
Jl. Prof. Dr. Soepomo,SH Kav.178A, Jakarta Selatan 12870